Pages

Subscribe:

Ads 468x60px

Featured Posts

Selasa, 23 April 2013

Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial


Ciri Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial ~

Sistem pemerintahan secara garis besar ada dua yaitu Presidensial dan parlementer,setiap sistem pemerintahan memiliki ciri-ciri tertentu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing.
Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial :
1.       Penyelenggara negara berada ditangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintaan.
 2.       Kabinet dibentuk oleh presiden,kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlement.
 3.       Presiden tidak bertanggung jawab kepada perlement karena hal itu,disebabkan kerena presiden tidak dipilih oleh parlement.
Kelebihan dari sistem pemerintahan Presidensial adalah :
1.        1.  Badan exekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlement.
2.              2.   Masa jabatan exekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu,Misalnya :
    Masa jabatan presiden Indonesia adalah 5 Thn.
      3. Penyusunan program kerja kabinet Mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannnya. 
Kelemahan sistem pemerintahan Presidensial
1.    1.  Kekuasaan exekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan  kekuasaan mutlak.
2.    2.   Sistem pertanggung jawaban tidak jelas.
3.     3.   Pembuatan kebijakan publik umumnya dari tawar menawar antara exekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial

Ciri-ciri Pemerintahan Presidensial

  • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
  • Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
  • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Jumat, 15 Maret 2013

Ciri-ciri Sistem Paru-paru dan Metabolisme Berdarah Panas

Berikut sedikit penjelasan mengenai Ciri-ciri Sistem Paru-paru dan Metabolisme Berdarah Panas
 
Anatomi burung sangat berbeda dengan reptil, yang dianggap sebagai nenek moyangnya. Cara paru-paru burung berfungsi sekali berbeda dengan paru-paru binatang darat. Binatang darat menghirup dan mengembuskan napas melalui saluran udara yang sama. Pada burung, udara memasuki paru-paru melalui bagian depan, dan keluar dari paru-paru melalui bagian belakang. “Desain” khas ini secara khusus dibuat untuk burung, yang membutuhkan oksigen dalam jumlah besar pada saat terbang. Struktur seperti ini mustahil hasil evolusi dari paru-paru reptil. 
Desain Bulu Burung 
Teori evolusi, yang menyatakan bahwa burung berevolusi dari reptil, tidak mampu menjelaskan perbedaan besar antara dua golongan makhluk hidup tersebut. Dilihat dari ciri-ciri fisik seperti struktur kerangka, sistem paru-paru dan metabolisme berdarah panas, burung sangat berbeda dengan reptil. Satu ciri lain yang merupakan dinding pemisah antara burung dan reptil adalah bulu burung yang benar-benar khas. 
Tubuh reptil dipenuhi sisik, sedangkan tubuh burung tertutup bulu. Karena evolusionis menganggap reptil sebagai nenek moyang burung, mereka harus mengatakan bahwa bulu burung adalah hasil evolusi dari sisik reptil. Akan tetapi, tidak ada kemiripan antara sisik dan bulu. 
Seorang profesor fisiologi dan neuro-biologi dari Universitas Connecticut, A.H. Brush, mengakui kenyataan ini meskipun ia seorang evolusionis: “Setiap karakteristik dari struktur dan organisasi gen hingga perkembangan, morfogenesis dan organisasi jaringan sangat berbeda (pada bulu dan sisik).”1 Di samping itu, Prof. Brush meneliti struktur protein bulu burung dan menyatakan bahwa protein tersebut “sangat khas dan tidak dijumpai pada vertebrata lain.” 2 
Tidak ada catatan fosil yang membuktikan bahwa bulu burung berevolusi dari sisik reptil. Sebaliknya seperti di-ungkapkan Prof. Brush, “Bulu-bulu muncul tiba-tiba dalam catatan fosil, secara tak terbantahkan sebagai ciri unik yang membedakan burung.” 3 Di samping itu, pada reptil tidak ditemukan struktur epidermis yang dirujuk sebagai asal mula bulu burung.4 
Pada tahun 1996, ahli-ahli paleontologi membuat kegemparan tentang fosil suatu spesies yang disebut dinosaurus berbulu, yang dinamakan Sinosauropteryx. Akan tetapi, pada tahun 1997, terungkap bahwa fosil-fosil ini tidak berhubungan dengan burung dan bulu mereka bukan bulu modern.5 
Sebaliknya, jika kita mengamati bulu burung secara saksama, kita mendapati suatu desain sangat kompleks yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan proses evolusi. Seorang ahli burung terkenal, Alan Feduccia, mengatakan bahwa “setiap lembar bulu me-miliki fungsi-fungsi aerodinamis. Bulu-bulu tersebut sangat ringan, dengan daya angkat yang membesar pada kecepatan semakin rendah, dan dapat kembali pada posisi semula dengan sangat mudah”. Selanjutnya ia mengatakan, “Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana sebuah organ yang didesain sempurna untuk terbang dianggap muncul untuk tujuan lain pada awalnya”.6 
Desain bulu juga memaksa Charles Darwin merenungkannya. Bahkan, keindahan sempurna dari bulu merak jantan telah membuatnya “muak” (perkataannya sendiri). Dalam sebuah suratnya untuk Asa Gray pada tanggal 3 April 1860, ia mengatakan, "Saya ingat betul ketika pemikiran tentang mata membuat sekujur tubuh saya demam, tetapi saya telah melewati itu....” Kemudian diteruskan: “... dan sekarang suatu bagian-bagian kecil di sebuah struktur sering membuat saya sangat tidak nyaman. Sehelai bulu pada ekor merak, membuat saya muak setiap kali menatapnya, ”.7 
Teori evolusi, yang menyatakan bahwa burung berevolusi dari reptil, tidak mampu menjelaskan perbedaan besar antara dua golongan makhluk hi-dup tersebut. Dilihat dari ciri-ciri fisik seperti struktur kerangka, sistem paru-paru dan metabolisme berdarah panas, burung sangat berbeda dengan reptil. Satu ciri lain yang merupakan dinding pemisah antara burung dan reptil adalah bulu burung yang benar-benar khas. 
Tubuh reptil dipenuhi sisik, sedangkan tubuh burung tertutup bulu. Karena evolusionis menganggap reptil sebagai nenek moyang burung, mereka harus mengatakan bahwa bulu burung adalah hasil evolusi dari sisik reptil. Akan tetapi, tidak ada kemiripan antara sisik dan bulu. 
Seorang profesor fisiologi dan neuro-biologi dari Universitas Connecticut, A.H. Brush, mengakui kenyataan ini meskipun ia seorang evolusionis: “Setiap karakteristik dari struktur dan organisasi gen hingga perkembangan, morfogenesis dan organisasi jaringan sangat berbeda (pada bulu dan sisik).”1 Di samping itu, Prof. Brush meneliti struktur protein bulu burung dan menyatakan bahwa protein tersebut “sangat khas dan tidak dijumpai pada vertebrata lain.” 2 
Tidak ada catatan fosil yang membuktikan bahwa bulu burung berevolusi dari sisik reptil. Sebaliknya seperti di-ungkapkan Prof. Brush, “Bulu-bulu muncul tiba-tiba dalam catatan fosil, secara tak terbantahkan sebagai ciri unik yang membedakan burung.” 3 Di samping itu, pada reptil tidak ditemukan struktur epidermis yang dirujuk sebagai asal mula bulu burung.4 
Pada tahun 1996, ahli-ahli paleontologi membuat kegemparan tentang fosil suatu spesies yang disebut dinosaurus berbulu, yang dinamakan Sinosauropteryx. Akan tetapi, pada tahun 1997, terungkap bahwa fosil-fosil ini tidak berhubungan dengan burung dan bulu mereka bukan bulu modern.5 
Sebaliknya, jika kita mengamati bulu burung secara saksama, kita mendapati suatu desain sangat kompleks yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dengan proses evolusi. Seorang ahli burung terkenal, Alan Feduccia, mengatakan bahwa “setiap lembar bulu memiliki fungsi-fungsi aerodinamis. Bulu-bulu tersebut sangat ringan, dengan daya angkat yang membesar pada kecepatan semakin rendah, dan dapat kembali pada posisi semula dengan sangat mudah”. Selanjutnya ia mengatakan, “Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana sebuah organ yang didesain sempurna untuk terbang dianggap muncul untuk tujuan lain pada awalnya”.6 
Desain bulu juga memaksa Charles Darwin merenungkannya. Bahkan, keindahan sempurna dari bulu merak jantan telah membuatnya “muak” (perkataannya sendiri). Dalam sebuah suratnya untuk Asa Gray pada tanggal 3 April 1860, ia mengatakan, "Saya ingat betul ketika pemikiran tentang mata membuat sekujur tubuh saya demam, tetapi saya telah melewati itu....” Kemudian diteruskan: “... dan sekarang suatu bagian-bagian kecil di sebuah struktur sering membuat saya sangat tidak nyaman. Sehelai bulu pada ekor merak, membuat saya muak setiap kali menatapnya, ”.7 

Bagaimana dengan Lalat? 
Untuk menguatkan pernyataan bahwa dinosaurus berubah menjadi burung, evolusionis mengatakan bahwa sejumlah dinosaurus yang mengepakkan kaki depan untuk berburu lalat telah “menda-patkan sayap dan terbang” (seperti yang terlihat dalam gambar). Karena teori ini tidak memiliki landasan ilmiah dan tidak lebih dari sekadar khayalan, timbullah sebuah kontradiksi logis yang nyata: contoh yang disebutkan evolusionis saat menjelaskan asal mula kemampuan terbang, yaitu lalat, telah memiliki kemampuan terbang yang sempurna. Sementara manusia tidak mampu mengedipkan mata 10 kali per detik, seekor lalat biasa mengepakkan sayapnya 500 kali per detik. Di samping itu, lalat meng-gerakkan kedua sayapnya secara serempak. Sedikit saja ada ketidaksesuaian pada getaran sayap, lalat akan kehilangan keseimbangan; tetapi ini tidak pernah terjadi. 
Evolusionis seharusnya lebih dulu menjelaskan bagaimana lalat mendapatkan kemampuan terbang yang sempurna. Tetapi mereka justru mengarang skenario tentang bagaimana makhluk yang jauh lebih canggung seperti reptil bisa terbang. 
Bahkan penciptaan sempurna pada lalat rumah menggugurkan pernyataan evolusi. Seorang ahli biologi Inggris, Robin Wootton, menulis dalam artikel berjudul “The Mechanical Design of Fly Wings (Desain Mekanis pada Sayap Lalat)”: 
“Semakin baik kita memahami fungsi sayap serangga, semakin tampak betapa rumit dan indahnya desain sayap mereka. Strukturnya sejak semula didesain agar seminimal mungkin mengalami perubahan bentuk; mekanismenya didesain untuk menggerakkan bagian-bagian komponen sayap secara terkirakan. Sayap serangga menggabungkan ke-dua hal ini; dengan menggunakan komponen-komponen berelastisitas berbeda, yang terakit sempurna agar terjadi perubahan bentuk yang tepat untuk gaya-gaya yang sesuai, sehingga udara dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Masih sedikit, kalaupun ada, teknologi yang sebanding dengan mereka.” 1 Sebaliknya, tidak ada satu fosil pun yang dapat membuktikan evolusi imajiner lalat. Inilah yang dimaksud seorang ahli zoologi terkemuka Prancis, Pierre Grassé ketika mengatakan “Kita tidak memiliki petunjuk apa pun tentang asal usul serangga.”2

Sabtu, 28 Januari 2012

PERBEDAAN SISTEM POLITIK BERBAGAI NEGARA

Perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lain, merupakan hal yang wajar dan alami, karena setiap negara memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki ciri-ciri khusus, baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, corak kebudayaan, lingkungan alam yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Sejarah perjuangan suatu bangsa dan perkembangan politiknya ikut berperan dalam menentukan sistem politik yang dilandasi oleh ideologi, kepribadian bangsa, serta kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari negara yang bersangkutan.
  1. 1. Sistem Politik Negara-Negara Maju
Sistem politik beberapa negara maju akan diuraiakan untuk mengetahui perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya, terutama negara-negara yang mewakili salah satu model system politik, misalnya sistim politik Inggris mewalili model demokrasi parlementer dengan corak liberal, rusia atau Uni Soviet mewakili demokrasi sosial/komunis, Amerika Serikat mewakili model demokrasi presidensial, prancil menggunakan model campuran antara system parlementer dan presidensial, dan system politik Jepang sebagai Negara kuat di Asia.
a. Sistim Politik Inggris dan Negara-Negara Eropa Barat
Untuk pertama kali dalam sejarah, rakyat inggris berjuang melawan kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan raja yang memiliki kekuasaan mutlak atau absolut, dan berhasil memaksa rajanya untuk menandatangani piagam-piagam yang mengatur hak dan kewajiban raja Inggris. Piagam‑piagam itu sampai sekarang enjadi konstitusi bagi kerajaan Inggris. Piagam Magna Charta 1215 disebut The Great Council, multi-multi adalah suatu Dewan Penasehat Raja yang terdiri pada Baron (bangsawan) yang mewakili daerahnya. Perkembangan selanjutnya, ternyata The Great Council ini merupakan benih demokrasi karena dewan itu kelak berubah menjadi parlemen yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik, yaitu mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem politik Inggris kemudian banyak dipraktikkan pula di negara-negara Eropa Barat.
Raja atau ratu merupakan lambang persatuan dan kesatuan, yang
senantiasa dibanggakan, adat dan tradisi dipertahankan, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Namun demikian, partai oposisi tetap sebagai pendamping. Secara keseluruhan, mereka bekerja untuk raja atau ratu. Partai-partai yang memperebutkan kekuatan di parlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar, yaitu House House of Commons yang diketuai perdana menteri, dan House of Lords. Inggris dikenal sebagai negara induknya parlemen, dan sistem pemerintahan kerajaan. Inggris dijadikan model pemerintahan perlementer yang menganut paham liberal.
b. Sistem Politik Uni Soviet (Masa Lalu) dan Negara-Negara Eropa Timur
Sistem pemerintahan di Eropa Timur dikenal dengan sistem pemerintahan proletaris atau komunis. Komunisme multi-multi muncul di Uni Soviet, karena merupakan hasil revolusi 1917 yang meruntuhkan kekuasaan Tsar yang telah berusia ratusan tahun. Semula mereka berkeinginan untuk meniadakan kediktatoran lalu mendirikan pemerintahan rakyat. Berdasar dari tinjauan filosofis Karl Marx dan Lenin tentang tujuan manusia dan negara, mereka menolak pertimbangan moral, agama dianggap sebagai kendala, senantiasa mencanangkan propaganda anti imperialis dan kapitalis, serta membangkitkan kebanggaan berjuang untuk kemegahan negara.
Dalam sistem ini, usaha pertama sebenarnya ditujukan untuk kemakniuran rakyat hanyak (kaum  proletar, tetapi karena kemudian  rakyat banyak tersebut dihimpun dalam organisasi kep      ataian (buruh tani, pemuda, wanita) maka akhirnya menjadi dorninasi partai tunggat yang mutlak, yaitu partai komunis. Ajaran komunis berpangkal dari ajaran Marxisme dan Leninisme, yaitu-bermula dari ajaran Karl Marx (1818­1883) yang kemudian dipraktikkan oleh Lenin dengan mendirikan pemerintahan komunis di Uni Soviet. Di samping itu,Yoseph Stalin (1879-1953) mempunyai peranan penting pula dalam menyebar luaskan komunis, karna Stalin yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada tahun 1922, berhasil melebarkan pengaruhnya ke negara-negara Eropa Timur, yaitu Cekoslovakia, Jerman Timur, Yugoslavia, Polandia, Hongaria, dan lain-lain. Sedangkan di Asia, negarawan Cina yaitu Mao Tse Tung merupakan tokoh kuat yang menyebarkan komunis di seluruh dunia.
Paham komunis mengutamakan kepentingan kolektif dan menghapuskan hak individu untuk kemudian menjadi pejuang-pejuang partai. Partai komunis menjadi satu-satunya partai yang tidak memiliki saingan, dan monopoli keadaan, mendominasi, keinginan partai komunis adalah keinginan negara. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah diktator-proletariat.
Lembaga tertinggi di Negara ini adalah Supreme Soviet yang terdiri dari dua kamar dan masing-masing mempunyai kekuasaan yang seimbang. Lembaga tersebut, yaitu Soviet of the Union, dan Soviet of the Nationalities. Di dalam Supreme Soviet dibentuk lagi sebuah Presidium yang ketuanya menjadi Presiden Rusia. Pada prinsipnya lembaga keperesidenan ini bersifat kolektif yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua pertama ditambah dengan wakil ketua lain, yang diambil dari 15 (limabelas) orang para ketua Soviet Tertinggi dari 15 (lima belas) Uni Republik, 1 (satu) orang sekretaris, dan 21 (dua puluh satu) orang anggota. Perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya Uni Soviet, masing-masing republiknya bersatu dalam CIS ( Commontwealth of Independent Srates).
c. Sistem Politih Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah negara federal ( negara serikat ) yang terdiri dari negara­-negara bagian yang sama sekali terpisah dengan negara induknya, kecuali dalam keamanan bersama. Bahkan negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang melaksanakan teori Trias Politica secara konsekuen, yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri dari dua kamar (bicameral), yaitu Senate yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian, masing-masing 2 (dua) orang senator, dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian yang jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif, dan dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Congress (Senate dan House of Representative), sedangkan kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung (Supreme Court of Justice).
Setelah Congress menyusun sebuah rancangan undang-undang, kemudian rancangan itu diserahkan kepada presiden untuk mendapatkan pengesahan. Apabila presiden tidak menyetujui isi rancangan undang-undang itu, presiden berhak untuk menolaknya dan tidak mengesahkannya (hak veto). Rancangan undang-undang yang diveto oleh presiden diserahkan kembali kepada Congress, Congress akan meninjaunya kembali dengan memerhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh presiden. Apabila dari hasil peninjauan Congress itu ternyata bahwa sedikitnya 2/3 dari seluruh anggota Congress tetap menyetujui rancangan undang-undang itu maka rancangan undang-undang itu harus disahkan oleh presiden. Dengan sistem pemisahan kekuasaan ini, akan terjadi check and balance yang benar-benar sempurna antarlembaga-lembaga kekuasaan tersebut.
Semua negara bagian harus berbentuk republik dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di negara ini, hanya ada dua partai politik yang memperebutkan jabatan politik, yaitu Partai Demokrasi dan Partai Republik. Hampir setiap saat rakyat Amerika Serikat melakukan pemilihan umum dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota, dewan kota, anggota Senat, anggota House of Representative, dan pejabat-pejabat politik di negara bagian. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Amerika Serikat adalah sistem presidensial.
Indonesia juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan sistem pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak benar-benar terpisah tetapi masih ada hubungan kerja sama antara lembaga satu dan lembaga lainnya.
d. Sistem Politik Prancis
Bermuda dari refolusi Prancis tahun 1789, rakyat menjebol penjara Bastille yang merupakan lembaga monarki absolut, dan berlanjut dengan hubungan mati bagi raja Louis XIV sekeluarga, penghapusan hak-hak istimewa kaum bngsawan, serta ditetapkannya pernyataan hak asasi dan warga negara (Declaration des droits de I’ home et ducitoyen) maka pemerintahan demokrasi di Prancis dimulai dengan semboyam liberti, egalite, fraternite Kemerdekaan, persamaan, Persaudaraan/Persatuan).
Seperti halnya di Indonesia, kita mengenal pemerintahan Orde Lama, dan orde baru maka di Prancis pun dikenal pula adanya pemerintahan pada republic negara Republik Kesatuan.
Sejak pemerintahan republik kelima (1958), kedudukan presiden dapal dapat dikatakan kuat, karena walaupun dewan materi dipimpin oleh perdana menteri, tetapi presidenlah yang mengangkat perdana menteri, dan presidenlah yang mengetuai sidang kabinet. Kedudukan parlemen juga kuat, karena dapat menjatuhkan perdana menteri dengan mosi tidak percaya, tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya presiden dapat membubarkan parlemen (Assemble National ). Presider merupakan pelindung (Protektor) konstitusi dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang, timbul di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Dewan menteri (kabinel) bertanggung jawab kepada Assemble Nationale. Badan legislatif (parlemen) terdi dari dua kamar, yaitu senat dan assemble rationale.
e. Sistem Politik Jepang
Jepang telah mengalami berbagai masalah besar, baik dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Dalam perang Dunia Kedua, Jepang, Italia, dan Jerman dikeroyok oleh pasukan multinasional pada waktu itu, yang beranggotakan hampir seluruh negara-negara di dunia yang dipimpin Amerika Serikat, Soviet, dan Inggris. Kemudian Jepang, Jerman, dan Italia kalah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi Bom Atom.
Mengenai sistem politiknya, perdana menteri Jepang mengepalai sebuah kabinet, dan sekaligus memimpin partai mayoritas di Majelis Rendah (Shugiin), dan secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen yang disebut Diet/Kokkai. Perdana menteri dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari Majelis Rendah. Parlemen Jepang terdiri dari dua badan, yaitu Majelis Rendah (Shugiin) dan Majelis Tinggi (Sangiin). Majelis Tinggi terdiri dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang, yang sebelum Perang Dunia Kedua badan ini hanya diisi oleh kaum bangsawan. Majelis ini berhak menangguhkan berlakunya suatu undang-undang. Majelis rendah memegang kekuasaan legislatif yang sebenarnya. Anggotanya dipilih setiap empat tahun sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih awal dari masa yang telah ditentukan. Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang didirikan berdasarkan undang-undang.
  1. 2. Sistem Politik di Negara-Negara Berkembang
Untuk sistem politik di negara-negara berkembang akan dibahas sistem poilik Cina, Iran, dan Arab Saudi, dan Israel yang merupakan contoh berbagai system politik yaitu sistem demokrasi rakyat (komunis), sistem politik di negara-negara Islam, dan sistem demokrasi parlementer di Israel.
  1. a. Sistem Politik Cina
Republik Rakyal Cina berdiri tahun 1949 setelah menumbangkan dinasti Cing yang berusia ratusan tahun. Tetapi barusan  secara konstitusi cina ditetapkan dalam congress rakyat nasional, yang menyebutkan antra lain bahwa demokrasi rakyat di pimpin oleh kelas pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintah.
Dalam kuasa eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres rakyat nasional-yang didominasi oleh Partai Komunis Cina. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Pengadilan rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina maka demokrasi masih sulit terwujud meskipun usaha perubahan dilakukan terus-menerus dalam reformasi yang dicanangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
  1. b. Sistem Politik Iran
Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran sejak jatuhnya dinasti Syah Iran, sebagai kepala negara adalah Imam kedua belas yang diwakili oleh Fakih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan). Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.
Ketua kabinet dipegang oleh perdana menteri yang dipilih, diangkat, da diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari badan legislative (Dewa Pertimbangan Nasional Iran). Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislatif ini selain membuat undang-undang juga bertugas mengawasi badan eksekutif. Dalam membuat undang-undang harus  disesuaikan dengan Al-quran dan Al Hadis.
Di samping  itu, dikenal pula-Dewan pelindung konstitusi yang disebut Dewan Perwalian  (Syura  ne Gahden) yang bertugas mengawasi agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran. Anggota-anggota Dewan Perwalian terdiri dari para pakar sebagai berikut:
1)         Para anggota yang diambil dari ahli hukum Islam yang terkenal saleh dalam beribadah menjalankan syariat Islam, dan ditunjuk oleh Dewan Keimanan.
2)         Para anggota yang diambil dari para ahli hokum dari berbagai cabang ilmu hukum , yang terdiri dari hakim-hakim Islam. Mereka juga mendapat ijin dari Mahkamah Agung Iran beserta pengesahan dari Dewar Pertimbangan Nasional Iran.
  1. c. Sistem Politik Arab Saudi
Kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara (raja) yang sekaligus menjabat sebagai perdana menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertinak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali al-Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraanpemerintah. Karena kompleksnya bidang pemerintahan maka dibentuklah departemen-departemen yang yang pejabatnya selurunya dari keluarga istana.
Menghadapi era globalisasi, baru beberapa when icrakhir ini Arab Saudi membentuk badan legislatif (Majelis Syura). Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan terdiri dari pengadilan­pengadilan biasa, Pengadilan Tinggi Agama Islam di Makkah dan Jedah serta sebuah Mahkamah Banding. Sistem hukum bersumber dari Alquran yang penjabarannya diambil dari Hadis. Di samping itu juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi pengawas Pengadilan yang diangkat oleh raja.
Sistem pernerintahan daerah dibagi atas beberapa wilayah propinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota penting dipimpin oleh walikota. Gubernur dan walikota diangkat atas persetujuan raja.
  1. d. Sistem Politik Israel
Israel adalah penganut demokrasi parlementer yang meliputi kekuasaan legislaif, eksekutif, dan yudikatif, ketiga kekuasaan ini saling mengawasi. Kekuasaan yudikatifnya cukup independen, sedangkan kekuasaan legislatif cukup dominan karena merupakan tempat badan eksekutif bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibantu oleh sejumlah menteri. Para menteri di pilih  oleh partai dan bertanggung jawab kepada anggota partainya. Perdana menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai, sehingga susunan kabinet dapat berubah setiap waktu. Presiden Israel disebut Nasi, dipilih oleh parlemen (Knesset) untuk masa jabatan lima tahun, tetapi boleh menduduki dua kali masa jabatan. Presiden juga dapat menunjuk anggota legislatif.
Dengan mempelajari berbagai sistem politik dari beberapa negara maka dapal diainbil manfat yang luas untuk memahami dan menerima kenyataan bahwa setiap bangsa dan negara berhak menentukan dan mengatur sistem politiknya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negaranya.
  1. 3. Garis Besar Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara
Setelah mencermati sistem politik di berbagai negara dapat diketahui secara garis besar perbedaan sistem politik antara negara satu dengan negara lairiliya, Perbedaan-perbedaan tersebut terdapat pada:
  1. a. Perbedaan Bentuk Negara
Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikal/ fcderasi. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu kabinet, kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Negara yang menerapkan bentuk negara kesawan antara lain RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang.
Negara scrikat atau federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa llcgala Yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan kerja sama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, contoh negara Serikat yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat.
  1. b. Perbedaan Bentuk  Pemerintahan
Bentuk pemerintahan ada dua macam yaitu monarki atau kerajaan dan republik. Negara monarki, kepala negaranya disebut Raja atau Ratu, pengangkatannya berdasarkan hak waris turun-temurun, masa jabatannya seumur hidup. Negara­negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki, misalnya Saudi Arabia, Denmark, Inggris, Belanda, Jepang, dan Thailand.
Bentuk pemerintahan Republik, ciri-cirinya kepala negaranya disebut presiden, pengangkatannya berdasarkan pemilihan umum, masa, jabatan terbatas untuk waktu yang ditetapkan undang-undang. Contoh negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan republik, yaitu Amerika Serikat, RRC, dan Republik Indonesia.
  1. c. Perbedaan Sistem Kabinet
Berdasarkan pertanggungjawaban kabinet atau dewan menteri dalam pelaksanaan tugas eksekutif (pemerintahan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial.
Kabinet ministerial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan perdana menteri. Sedangkan kepala negara (presiden atau raja ) tidak dapat diganggu gugat. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Israel.
Kabinet presidensial adalah kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Menteri-menteri (kabinet) berperan sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Negara-negara yang menerapkan sistem kabinet presidensial antara lain Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Meskipun kedua negara melaksanakan sistem kabinet presidensial, tetapi dalam praktiknya ada perbedaan. Amerika Serikat melaksanakan Trias Politica, yaitu pemisahan kekuasan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sedangkan Indonesia melaksanakan pembagian kekuasaan, artinya antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih ada hubungan kerja sama.
  1. d. Perbedaan Bentuk Parlemen/Lembaga Perwakilan
Bentuk parlemen ada dua yaitu monocameral dan bicameral. Parlemen yang monocameral, artinya terdiri dari satu kamar, misalnya Indonesia, RRC, Iran, dan Arab Saudi. Sedangkan parlemen yang terdiri dari 2 kamar (bicameral), antara lain Amerika, Uni Soviet, Jepang, dan Francis.
Demikian garis besar perbedaan system politik antar negara. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan cirri dari pihak politik yang menjiwai masyarakat negara yang bersangkutan.
Sumber :
Suprapto, dkk, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA 1, Bumi Aksara, Jakarta.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer



Ciri sistem pemerintahan presidensil:
  • Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan
  • Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat
  • Presiden dan parlemen tidak dapat saling mempengaruhi/menjatuhkan
  • Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen
  • Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

Ciri sistem pemerintahan parlementer:
  • Adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif
  • Eksekutif dipimpin oleh perdana menteri dan dibentuk oleh parlemen
  • Presiden/raja berkedudukan sebagai kepala negara saja
  • Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
  • Adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada DPR
  • DPR dapat menjatuhkan eksekutif dengan mosi tidak percaya

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

Sistem Presidensial di Indonesia dimulai sejak pengangkatan Soekarno menjadi presiden RI bahkan tertuang dalam peraturan perudang – undangan yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun disebabkan suatu hal pada tanggal 23 Agustus 2011 , sistem pemerintahan yang semula sistem Presidensial berganti menjadi sistem pemerintahan Parlementer. Namun untuk kali ini, kita fokus dalam pembahsan materi sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sehingga tidak ada kontrol antara kedua lembaga tersebut, baik eksekutif maupun legislatif. Untuk penggambaran lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kelebiah dan kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.
1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
* Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
* Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
* Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
* Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
* Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
* Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
* Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
Demikian pembahasan mengenai sistem pemerintahan presidensial, tentunya dari setiap sistem ada kelebihan dan kekurangan yang menjadi konsekuensi dijalankannya sistem tersebut. Namun yang harus menjadi perhatian adalah cara – cara strategis untuk meminimalisir dampak negatif dari sistem tersebut.
Sumber: http://www.gudangmateri.com/2011/05/sistem-pemerintahan-presidensial.html

15 Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

1. parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan pemerintahan
2. parlemen memiliki wewenang dalam menjatuhkan pemerintahan dan perdana menteri
3. sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri
4. presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja
5. tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif
6. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif
7. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen
8. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen
9. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet
10. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara
11. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru
12. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
13. Terpengaruh menggunakan sistem multipartai
14. lembaga legislatif sebagai ajang utama penyusunan undang-undang dan (melalui keputusan mayoritas) kekuatan eksekutif
15. sistem parlementer lebih sempit memberikan ruang untuk ekspresi kedaulatan rakyat dibandingkan dengan sistem presidensial